PENDAHULUAN

        Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan harapan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

        Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatatnan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

        Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan berdasarkan pasal 221 sebagai berikut :

  1. Daerah Kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyakat desa/kelurahan.
  2. Kecamatan dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan Pemerintahan
  3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

        Dengan adanya perubahan peran Pemerintah ini tentu saja diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan secara menyeluruh serta dapat mengayomi masyarakat antara lain mewujudkan pelayanan prima, tertib administrasi dan tertib Pemerintahan.

          Selain tugas tersebut diatas berdasar pada pasal 226 Camat juga mendapat pelimpahan wewenang dari walikota untuk melaksakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan.